BPR Central Artha Dukung OJK Sosialisasikan SNLIK 2026 melalui Podcast
Tegal, www.news.bprcentralartha.com – BPR Central Artha berkomitmen dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional diwujudkan melalui partisipasinya dalam sosialisasi program Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Sosialisasi dikemas dalam acara podcast edukatif “Central Artha Bertanya” yang digelar di Studio BPR Central Artha, Kota Tegal, Kamis (29/1/2026). Podcast ini menghadirkan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal, Kurnia Tri Puspita, sebagai narasumber utama untuk membahas pentingnya SNLIK bagi masa depan kebijakan keuangan Indonesia.
Dalam perbincangan tersebut, Kurnia menjelaskan bahwa SNLIK merupakan hasil kolaborasi OJK, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memotret sejauh mana masyarakat Indonesia memahami, mengakses, dan menggunakan produk serta layanan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Survei ini menyasar seluruh lapisan masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan, melalui metode sampling statistik BPS agar benar-benar mewakili kondisi nasional. Data SNLIK menjadi fondasi penting bagi pemerintah dan OJK dalam merumuskan kebijakan edukasi dan penguatan akses keuangan yang tepat sasaran.
“Jadi kalau SNLIK itu adalah Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan, memang sebetulnya ini adalah kerja sama atau kolaborasi kami di OJK dengan BPS (Badan Pusat Statistik) kemudian kami juga didukung oleh LPS Lembaga Penjamin Simpanan. Sederhananya SNLIK itu ingin melihat sejauh mana masyarakat di Indonesia memahami produk dan layanan keuangan sekaligus juga bisa mengakses dan menggunakan dalam kidupan sari-hari” ujar Kurnia.
Berdasarkan data yang diperoleh pada survei tahun 2025 secara nasional itu adalah 66,46% untuk indeks literasi keuangan. Sementara itu, untuk indeks inklusi keuangan sebesar 80,51%.
“Kenapa kemudian di 2026 ini kita akan mulai men-survei hampir di seluruh wilayah Indonesia sebarannya karena kita akan mulai mengukur tidak hanya di tingkat nasional tapi juga ke level provinsi. Jadi artinya keakuratannya lebih kita lihat lagi ke wilayah masing-masing. Tantangannya adalah antara indeks literasi dengan inklusi itu apakah masih ada gap (kesenjangan)” kata Kurnia.
Kurnia menjelaskan bahwa survei dilakukan di 38 provinsi, 514 kabupaten/ kota jumlah respondennya sebanyak 75.000, dengan usia 15 tahun sampai dengan 79 tahun.
“Jadi ini memang individu yang terpilih untuk dilakukan survei kemudian manfaat hasil dari SNLIK ini dari yang tadi seluruh Indonesia itu tentu memang menjadi rujukan OJK dalam menyusun program literasi dan inklusi keuangan yang harus tepat sasaran karena dari hasil ini akan dimanfaatkan sebagai penyusunan program dan membantu memetakan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri” imbuhnya.
SNLIK bukan sekadar survei, tetapi momentum strategis untuk memperkuat peran industri perbankan dalam edukasi keuangan. Melalui kedekatan BPR dengan masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan nasabah di daerah, kata dia, BPR Central Artha bisa terus mendorong pemahaman nasabah terhadap manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban dalam menggunakan produk keuangan.
Di tengah tantangan literasi digital dan maraknya penawaran keuangan ilegal, Kurnia berpesan agar selalu ingat dua kata kunci yaitu legal dan logis. Masyarakat diajak lebih cerdas dan waspada dalam memilih produk keuangan, memastikan legalitasnya serta menimbang kewajaran manfaat dan resikonya serta sesuaikan dengan kebutuhannya.
